My Memory











{April 11, 2011}   Power Laws | Oleh Septiani Kenyo Anggun

Pengertian HUKUM :

KEKUASAAN HUKUM

Hukum [4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. [5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

 

Kekuasaan hukum Hukum dijalankan dengan adanya pandangan terhadap kekuasaan. Masalahnya kemudian, bagaimana ‘orang dahulu’ menjalankan kekuasaan?

 
J.L (Hans) Bakker (1993) percaya bahwa Negara (dalam term Sanskrit dan bukan “state”) di Jawa adalah sebuah bentuk pemerintahan Patrimonial-Prebendal Weberian dimana pemimpin adalah “pusat dari pusat” (the ruler is “the centre of the centre”) dan tentu saja demokrasi liberal yang berasaskan negasi (dimana kritik adalah penyeimbang) tidak akan berlaku. Yang ada adalah politik harmoni, dimana terdapat ‘penyatuan’ antara pemimpin dan yang dipimpin.

 
Gusti adalah perwujudan dewa, oleh karenanya ia akan selalu menjadi dewa bagi hamba, kemanapun hamba itu pergi. Teritorial akhirnya tidak penting. Ong Hokham (2002; 235) menyatakan bahwa yang paling penting dalam monarki di Asia Tenggara adalah jumlah penduduk, cacah, atau jika di Sunda dikenal dengan somah. Soemarsaid Moertono (1985 (1968)) juga telah mengungkapkan hal ini.
Teks Sunda tahun 1518, Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Atja, Drs & Danasasmita, Saleh Drs. 1981) memperlihatkan posisi raja di atas segalanya, bahkan mengalahkan posisi orang-orang yang berhubungan dengan darah. Kasih sayang kepada sahabat dan saudara yang mengakibatkan seseorang tidak patuh kepada raja akan dilarang dan dilihat sebagai darma cante;

”… artinya membantu pihak yang dibenci oleh raja kita, disuruh mengambil atau pergi membunuh yang mendurhaka raja, berubah jadi memberi hati, karena ragu-ragu, karena sahabat, karena saudara; hal itu jangan dilakukan, karena pemali, salah kasih sayang artinya.”
Ketika raja adalah pusat kekuasaan, maka ia menjadi pusat hukum. Maka, siapa yang dekat dengan raja, ia dekat dengan kekuasaan dan kemudian dapat mengatur hukum.
Karena logika ’kedekatan’ ini pula, banyak aturan lama di pulau Jawa dahulu fokus pada aturan yang mengelola ’kedekatan’ seorang hamba dengan raja. Banyak aturan yang ”menyulitkan” ketika menemui raja/gusti dan atau pembantunya.
Dalam naskah Sanghyang Siksakanda Ng Karesian misalnya terdapat aturan tatacara hamba di depan raja;

”… Demikianlah kepada raja kita; kaki kita gunakan untuk bersila, tangan gunakan untuk menyembah. Bila kita berbicara dengan menak, dengan majikan pemilik tanah, dengan semua penegak hukum, dengan wanita larangan, demikian pula dengan raja kita; bila kita dipercaya, jangan culas dalam kesetiaan kita, demikian pula salah jawab kelihatan air muka tidak senang raja kita”.

 

Akan tetapi, represi (tekanan), menurut Michel Foucault (1977), tidak pernah berpisah dari resistensi (perlawanan). Aturan tidak hanya berfungsi menekan, akan tetapi juga melatih. Aturan berperilaku kepada gusti yang keras itu turut melatih bagaimana cara menghindar dari hukum yakni dengan mendekati raja atau pembantu-pembantunya. Terlebih hal ini didefinisikan sebagai ’kesetiaan pengabdian’ bukan ’korupsi’, ’nepotisme’ dan lain sebagainya.
Jadi, meski Raffles dan Crawfurd tampak mulia, pada dasarnya, mereka tidak secerdas yang kita kira. Mereka sama sekali tidak mengerti ’gaya’ kekuasaan di Jawa (Raffles pun hanya menyingkirkan cara orang Jawa menulis sejarah sebagai ”Antiquity” di satu bab History of Java). ‘Penghambaan serendah-rendahnya di hadapan Gusti’ dilihat orang jawa sebagai kepatuhan seorang abdi, atau malah dilihat sebagai “cara dimana seseorang menjadi terhormat”, sedang bagi Raffles&Crawfurd hal itu adalah ‘nepotisme’

 

Kedekatan di Jaman Sekarang

Jaman berganti, pelaksanaan kekuasaan juga hukum pun, katanya, berganti. Negara dijalankan dengan membagi-bagi struktur kekuasaan; eksekutif, yudikatif dan legislatif. Terakhir, Reformasi 1998 katanya memunculkan perombakan struktur; pemangkasan birokrasi, pemunculan institusi baru dan lain-lain.

Struktur boleh berubah, tapi bagaimana dengan cara pandang kita yang telah dilatih ratusan tahun?
Hingga sekarang, tidak akan ada yang menyanggah pameo “siapa yang dekat dengan kekuasaan, niscaya ia mempunyai kekuasaan pula”. Munculnya markus (makelar kasus) atau juga makelar pekerjaan seperti yang menimpa buruh-buruh kecil adalah praktik dari ‘latihan ratusan tahun’ ini. Dalam hebohnya kasus KPK misalnya, hanya ada satu syarat sukses Ari Muladi menjadi markus, yakni jaminan bahwa dirinya dekat dengan pemimpin KPK. Entah kedekatan ini benar atau tidak, banyak orang yang percaya dan menggunakannya sebagai senjata melawan hukum. Artinya, orang pun masih percaya bahwa hukum bisa disiasati dengan politik kedekatan.
Struktur pada dasarnya adalah alat belaka, sedang cara pandang (the way of thingking, saying etc) adalah yang penting. Jadi, sepanjang cara pandang terhadap ‘kedekatan’ seperti ini masih diimani, perombakan struktur tidak akan berarti apa-apa. Yang ada, paling-paling hanya bagaimana aturan dan struktur itu disiasati (dan kalau perlu dirubah) demi harmonisasi, kedekatan atau istilah kerennya “kekeluargaan”. Yang lebih parah lagi, kalau orang kecil dijejali dan diharuskan dengan hukum positif, tapi penguasanya enak-enakan menjalankan kekuasaan dengan model ‘kekeluargaan’.

 

Secara singkat berisi tentang Hubungan kekuasaan dengan hukum:

Positivisme Hukum dan Realisme Hukum

1.      John Austin: hukum sebagai perintah dari “penguasa” kepada “yang dikuasai” (berdasar kekuasaan), hukum tidak identik dengan keadilan, mempunyai sanksi, “hukum positif” dibedakan dari “aturan sosial/moral,” dan dipengaruhi oleh utilitarianisme Jeremy Bentham;
2.      Hans Kelsen: Teori Hukum Murni, basic norm–stuffenbau, “hukum (positif)” dipisahkan dari “nilai-nilai” lainnya seperti etika moral, pengaruh politik, ekonomi, dinamika global, dsb;
3.      J.L.A. Hart: hukum dipisah dari moral-etika, sistem hukum adalah sistem logika tertutup;
4.      Realisme Hukum: di AS, (kaitkan dengan mazhab historis-von Savigny dan sociological jurisprudence-Pound). Salah satu tokohnya adalah Hakim Holmes yang berpendapat bahwa hukum tak dapat dipisahkan dari konteks historisnya. Dan penafsiran hukum menjadi penting.
Teori Kontrak
Dengan tokohnya: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Hegel. Negara adalah hasil konsensus individu-individu.
Teori Hukum Liberal
Inti: rule of law.
Sumber : http://www.wikipedia.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: